Komitmen Pemenuhan Hak – Hak Konstitusional Bagi Perempuan Dalam Perspektif Ketahanan Nasional *)

Oleh: Budi Susilo Soepandji

“ … Sesungguhnya kita harus belajar insaf, bahwa soal masyarakat dan Negara adalah soal laki-laki dan perempuan, soal perempuan dan laki laki. Dan soal perempuan adalah suatu soal masyarakat dan negara … “

Latar Belakang.

Bila dipahami secara sungguh – sungguh, petikan kalimat Soekarno dalam bukunya yang berjudul “Sarinah, Kewadjiban Wanita Dalam Perdjoangan Republik Indonesia”, menggambarkan peran penting kaum perempuan dalam tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Di bagian lain dalam buku ini, Soekarno mengilustrasikan peran kaum perempuan yang setara, sederajat dan sama pentingnya dengan peran kaum pria dalam kehidupan sehari – hari masyarakat. “Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya; jika patah satu dari pada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali” ( Sarinah, hlm 17/18 Bung Karno).

Kedua penggalan kalimat tersebut, merupakan bentuk keprihatinan yang mendalam sosok Soekarno sebagai pemimpin besar bangsa terhadap sikap diskriminatif dan ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan pada masa itu. Seiring perjalanan waktu yang telah dijalani bangsa Indonesia, apa yang diungkapkan Bung Karno dipandang masih sangat relevan dengan kondisi kekinian yang dihadapi kaum perempuan Indonesia. Di era demokrasi dan keterbukaan saat ini, sikap diskriminatif dan ketidakadilan perlakuan terkait hak perempuan sebagai warganegara maupun warga masyarakat, masih mewarnai kehidupan kaum perempuan Indonesia. Dalam beberapa aspek kehidupan, kaum perempuan Indonesia memang telah mengalami kemajuan dan kesetaraan jender dengan kaum pria. Namun demikian, sikap diskriminatif jender dalam kehidupan sehari – hari maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih tetap dirasakan serta dipersoalkan oleh kaum perempuan Indonesia.

Pada beberapa kasus yang mencuat dan menjadi pembicaraan hangat oleh masyarakat secara luas, kaum perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual cenderung mendapat perlakuan dan diposisikan secara tidak proporsional oleh berbagai kalangan. Bahkan dalam beberapa kasus, kaum perempuan sebagai korban telah merasakan mendapat perlakuan yang tidak adil bila dibandingkan dengan pelaku tindak kekerasan dan pelecahan seksual itu sendiri. Sementara itu, dalam kasus kelahiran anak di luar ikatan perkawinan, upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melindungi kaum perempuan, justru mendapat tentangan dan penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat yang konservatif dengan alasan keputusan Mahkamah Konstitusi tidak didasarkan syariah dan dapat mendorong tindak perzinahan (Sumber : The Jakarta Post, 09 Maret 2012).

Dalam kehidupan berbangsa, menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), pada akhir tahun 2011 terdapat 73 kebijakan kondusif dan 207 kebijakan yang diskriminatif terhadap keberadaan kaum perempuan. Keberadaan kebijakan diskriminatif tersebut, dipandang akan menimbulkan akibat pada pelanggaran hak – hak konstitusional warga negara seperti hak atas kebebasan dari diskriminasi, hak untuk bersamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan serta hak – hak dasar lainnya. Keberlanjutan dari kebijakan diskriminatif juga dipandang akan berakibat pada pengikisan kewibawaan hukum dan bahkan dapat berujung pada disintegrasi negara – bangsa, Indonesia.

Terkait hal tersebut diatas, permasalahan kebijakan – kebijakan diskriminatif terhadap kaum perempuan perlu diselesaikan secara bijak dan cerdas dalam kerangka membangun kaum perempuan Indonesia yang berkualitas dan bermartabat. Dalam konteks dan perspektif Ketahanan Nasional, kehadiran kaum perempuan Indonesia dengan watak dan karakter yang kuat serta setara secara jender dengan kaum pria, memegang peranan yang sangat penting dan strategis. Kaum perempuan adalah unsur pertama dan utama dalam kehidupan keluarga yang bertugas mendidik dan membangun generasi muda yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dan pemikiran agar keberadaan kaum perempuan Indonesia dapat ditempatkan dan dipandang sebagai bagian tidak terpisahkan dalam proses pembangunan nasional Indonesia.

Ketahanan Nasional dan Eksistensi Kaum Perempuan Indonesia.

Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional pada hakikatnya merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan, keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, langsung maupun tidak langsung, yang mengancam integritas, identitas, bangsa dan negara. Sebagai suatu kondisi, Ketahanan Nasional harus dibina sejak dini dan berkelanjutan mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan masyarakat dan nasional berdasarkan nilai – nilai luhur bangsa yang tercermin dalam empat pilar wawasan kebangsaan.

Selain sebagai kondisi, Ketahanan Nasional juga merupakan konsepsi bangsa
Indonesia dalam proses pembangunan nasional untuk mencapai tujuan dan cita – cita nasionalnya. Sebagai konsepsi, Ketahanan Nasional merupakan pedoman sekaligus sebagai pisau analisa untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis bangsa melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang diselenggarakan secara serasi, selaras dan seimbang. Oleh karena itu, Ketahanan Nasional perlu dipahami dan dijadikan pedoman oleh segenap komponen bangsa dalam menyikapi berbagai permasalahan nasional yang dihadapi.

Ditengah era globalisasi yang sarat dengan tantangan perubahan, disadari, bukan suatu hal yang mudah bagi kaum perempuan Indonesia dalam menyikapi derasnya arus perubahan tata nilai yang mempengaruhi pranata kehidupan nasional dalam berbagai aspeknya. Saat ini, kaum perempuan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan, baik tantangan eksternal maupun tantangan internal, secara bersamaan. Kaum perempuan Indonesia dihadapkan pada kenyataan dilematis antara sikap idealisme terhadap persatuan bangsa dan pragmatisme paham liberal yang menjanjikan berbagai kemudahan dan kesejahteraan yang lebih baik. Tentu saja hal ini merupakan pilihan sulit yang harus disikapi dengan pemikiran cerdas dan berani. Oleh karena itu, konsepsi Ketahanan Nasional perlu ditumbuhkembangkan dan dipahami oleh perempuan Indonesia dalam memainkan peranan pentingnya sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial proses pembangunan watak dan karakter bangsa yang senantiasa mengedepankan empat pilar wawasan kebangsaan. Di sisi lain, komponen bangsa lainnya, seyogyanya harus menyadari dan menempatkan kaum perempuan Indonesia sebagai salah satu komponen bangsa yang memiliki peran strategis dan menentukan dalam pembangunan watak dan karakter generasi penerus bangsa.

Menyadari kompleksitas permasalahan bangsa dan beratnya tantangan yang dihadapi kaum perempuan Indonesia, komponen bangsa lainnya terutama kaum pria, harus mampu memberi ruang gerak kaum perempuan Indonesia secara proporsional sesuai kodratnya dan sebagai warganegara yang hak – haknya dilindungi oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945. Komponen bangsa lainnya, harus menyadari peran penting kaum perempuan yang sangat mendasar dalam pembentukan moral, watak dan karakter generasi muda penerus bangsa.

Peran Strategis Perempuan. Dalam kehidupan sehari – hari, perempuan merupakan benteng utama dalam keluarga dan memiliki peran yang pertama dan utama. Pertama dan utama dalam melahirkan, mendidik dan membesarkan anak sebagai generasi penerus bangsa. Menurut Soekarno dalam bukunya : Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno, wanitalah “de eerste ontdekster van de landbouw” dan “De ontdekster van cultuur” yang pertama. Wanitalah yang menemukan ilmu pertanian dan kebudayaan pertama kali. Pemikiran sederhana yang sarat dengan pesan filosofis ini didasarkan pada kenyataan bahwa wanitalah yang senantiasa berada di “garis belakang” rumah tangga sebagai penopang kehidupan sehari – hari kaum pria.

Di sektor ekonomi, perempuan juga memiliki peran penting untuk memacu pertumbuhan industri dan peningkatan pemenuhan kebutuhan dan kualitas hidup. Peran penting ini ditunjukkan melalui upaya kaum perempuan untuk membantu peningkatan dan pemberdayaan ekonomi keluarga dengan memanfaatkan berbagai jalur usaha, baik kewirausahaan maupun sebagai tenaga kerja yang terdidik. Pada saat, kaum lelakimenghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan, maka pada saat itu pula, seorang isteri mampu berbuat banyak untuk menghidupkan ekonomi keluarga yang dimulai dari usaha kecilkecilan sampai pada bentuk usaha berskala besar. Dengan demikian, pada dasarnya kaum perempuan mempunyai pengaruh dan peran yang sangat penting dalam pengembangan keluarga dan masyarakat. Artinya, peran perempuan pada lingkungan rumah tangga, secara langsung maupun tidak langsung, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pertanyaan sederhana yang muncul : “Apakah peran penting dan strategis ini sudah dipahami dan dimengerti oleh komponen bangsa lainnya?”.

Menurut publikasi BPS pada bulan Agustus 2010, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus BPS adalah sebanyak 237.556.363 orang, yang terdiri dari 119.507.580 (50.30%) laki-laki dan 118.048.783 (49.70%) perempuan. Dengan komposisi jumlah penduduk yang hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan, maka secara logis dan sederhana dapat disimpulkan bahwa peran aktif kedua belah pihak yang seimbang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan nasional yang berkeadilan. Keterlibatan yangberimbang antara laki – laki dan perempuan, diharapkan mampu menghasilkan pembangunan yang memberi manfaat secara seimbang sehingga akan mewujudkan pembangunan yang adil dan setara. Dengan jumlah perempuan yang demikian besar, maka potensi perempuan perlu lebih diberdayakan sebagai subyek maupun obyek pembangunan bangsa.

Dalam aspek kehidupan politik upaya affirmative action untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik telah dan terus disuarakan. Pada pelaksanaan pemilu 2009, peraturan perundang – undangan telah menetapkan kuota 30% perempuan bagi partai politik (parpol) dalam menempatkan calon anggota legislatifnya. Undang-Undang (UU) Nomor 10/2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat. Hasilnya, capaian keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat RI tahun 2010 – 2014 baru mencapai 17.6% (Sumber : Komisi Pemilihan Umum, 2009 – 2014).

Dengan komposisi demikian, dapat dimengerti bahwa kebijakan – kebijakan yang dihasilkan belum mampu sepenuhnya mengakomodasi hak – hak konstitusional kaum perempuan secara proporsional. Kondisi ini merupakan cerminan masih dominannya pandangan yang menempatkan peran tradisional kaum perempuan dalam budaya patriarchy. Sedikitnya ada dua faktor utama yang mengakibatkan munculnya kebijakan – kebijakan yang dipandang diskriminatif terhadap peran kaum perempuan Indonesia. Pertama, masih
kentalnya sebagian kehidupan dan budaya bangsa Indonesia yang terlampau patriarchy? dan cenderung feodalistik. Kedua, pandangan sebagian masyarakat Indonesia yang terlampau konservatif terhadap ajaran agama. Kedua faktor tersebut merupakan hambatan sekaligus kendala yang harus dipecahkan bersama – sama seluruh komponen bangsa. Namun demikian, peran dan ketegasan negara untuk mengakomodasi dan menjembatani berbagai komponen bangsa dalam pemenuhan hak – hak konstitusional kaum perempuan Indonesia, akan menentukan proporsionalitas kesetaraan jender yang diharapkan.

Pemberdayaan Peran Kaum Perempuan Dalam Perspektif Ketahanan Nasional.

Konsepsi Ketahanan Nasional tidak mengenal perbedaan jender dalam menciptakan kondisi ideal untuk pembangunan bangsa. Dalam perspektif Ketahanan Nasional, justru kaum perempuan Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan mendasar bagi terwujudnya kualitas watak dan karakter bangsa. Peran dominan kaum perempuan dalam lingkungan keluarga dan rumah tangga, dipandang sangat relevan dengan konsep pemikiran bahwa Ketahanan Nasional harus dikondisikan sedini mungkin yang dimulai secara berjenjang dari lingkungan keluarga, lingkungan pemukiman, lingkungan kerja hingga lingkungan negara.

Berdasarkan pemikiran tersebut, berbagai kebijakan diskriminatif yang mengatasnamakan agama dan moralitas perlu disikapi secara cerdas dan bijak agar hak – hak konstitusional kaum perempuan dapat terpenuhi dan terakomodasi secara proporsional sesuai dengan konstitusi dan kodratnya sebagai kaum perempuan. Untuk itulah, pemahaman konsepsi Ketahanan Nasional secara komprehensif dan utuh oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh politik, merupakan kebutuhan yang harus disadari bersama. Faktor budaya dan agama harus dapat dikelola secara bijak untuk dijadikan kekuatan dalam menata pemberdayaan peran kaum perempuan dan pemenuhan hak hak konstitusional kaum perempuan.

Namun demikian, satu hal penting yang perlu diingat dalam pemberdayaan peran kaum perempuan, bangsa Indonesia harus tetap dalam koridor mempertahankan jati diri dan nilai – nilai luhur bangsa. Hal ini tercermin dalam ungkapan Ir. Soekarno: “Janganlah tergesa-gesa meniru cara modern atau cara Eropa, jangan juga terikat oleh rasa konservatif atau rasa sempit, tetapi cocokkanlah semua barang dengan kodratnya. Inilah kata perkataan Ki Hadjar Dewantara” (Sarinah, halaman 4). Ditengah arus globalisasi yang membawa perubahan tata nilai, pesan ini harus dijadikan motivasi agar dalam memperjuangkan dan memenuhi hak – hak konstitusionalnya, bangsa Indonesia tetap dalam koridor jati diri sebagai bangsa Indonesia.

Kesimpulan.

Dalam perspektif Ketahanan Nasional, kaum perempuan memiliki peranan penting dan strategis dalam mewujudkan Ketahanan Nasional bangsa yang tangguh dan solid. Hal ini mengingat bahwa kaum perempuan memiliki peran yang pertama dan utama dalam kehidupan keluarga Namun di sisi lain, hingga saat ini peran kaum perempuan belum sepenuhnya diberdayakan dan ditempatkan secara proporsional sesuai amanat UUD NRI 1945. Menurut laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), masih dijumpai banyaknya kebijakan – kebijakan diskriminatif terhadap keberadaan dan peran kaum perempuan Indonesia. Hal ini tentu saja perlu disikapi secara bijak, cerdas dan proposional agar hak – hak konstitusional kaum perempuan sebagai warganegara dapat terpenuhi secara proposional.

Mengingat tantangan yang dihadapi, regulasi dan pemenuhan hak – hak konstitusional kaum perempuan Indonesia menjadi tidak terelakan. Dalam konteks tersebut, penting untuk melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh politik untuk memformulasikan dan selanjutnya menetapkan berbagai kebijakan nasional maupun kebijakan daerah yang non diskriminatif terhadap kaum perempuan Indonesia. Dalam konteks Ketahanan Nasional Indonesia, bangsa Indonesia tidak dapat mengesampingkan kesetaraan jender dalam mewujudkan Ketahanan Nasional yang tangguh. Harus dibangun kesadaran kolektif bahwa kaum perempuan Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warganegara lainnya dalam pembangunan bangsanya. “Wanita Indonesia, kewajibanmu telah terang ! Sekarang ikutlah, serta mutlak dalam usaha menyelamatkan Republik dan nanti jika Republik sudah selamat, ikutlah serta-mutlak dalam usaha menyusun Negara Nasional. [Sarinah, hlm. 328].

*) Disampaikan Pada Acara Konsultasi Nasional Komnas Perempuan : “Meneguhkan Komitmen
Pemenuhan Hak – Hak Konstitusional Bagi Perempuan”. Jakarta 12 – 15 Maret 2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s